Pemkab Malang Siap Pertahankan Opini WTP
Malang Posco Media, Malang – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang menggelar Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Perangkat Daerah di Rayz Hotel, Jumat (19/12).
Kegiatan ini diikuti oleh Kasubag Keuangan dan,Aset masing-masing perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang.
Kepala BKAD Kabupaten Malang Dr Yetty Nurhayati mengatakan kegiatan ini digelar sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
“Karena untuk menyusun laporan keuangan pemerintah Kabupaten Malang pasti perlu dukungan seluruh perangkat daerah,” katanya.
Yetty menyebutkan bahwa laporan keuangan itu harus akurat dan tepat waktu. Untuk itu diperlukan konsolidasi seluruh Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Di Kabupaten Malang ada 71 SKPD. Mulai dari dinas, badan, ataupun bagian. Semua menyusun laporan keuangan. Selanjutnya kami akan merekap, sehingga laporan keuangan itu menjadi laporan keuangan pemerintah daerah,” ucapnya.
Lebih lanjut wanita berjilbab ini menyebutkan laporan keuangan Pemda itu akan menjadi berkualitas akurat dan tepat waktu ya harus berangkat dari laporan SKPD.
“Kalau laporan keuangan SKPD acak acakan dan tidak tepat waktu maka laporan keuangan Pemda juga tidak bisa tersusun,” tambahnya.
Yetty juga mengatakan saat ini Pemkab Malang juga berusaha keras untuk berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Yang jelas target hari ini adalah pertama kami ingin peningkatan kualitas laporan keuangan yang relevan. Yang mana informasi laporan keuangan itu bisa memberikan informasi yang cukup antara masa lalu dengan proyeksi di masa depan,” tambahnya.
Laporan keuangan dijelaskan oleh Yetty juga menjadi dasar perencanaan. Sehingga saat laporan keuangan tidak tepat, maka menjadi tidak relevan untuk mengambil keputusan,strategis di masa depan.
Yetty juga mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal. Dimaksud handal yaitu laporan keuangan jelas dan tidak bias.
“Laporan keuangan itu harus mudah dipahami. mudah dibaca oleh semua pihak, karena laporan keuangan itu sebagai bahan pertanggungjawaban kepada publik, maupun pemerintah pusat,” tambahnya.
Selain itu Yetty juga mengatakan kegiatan ini juga sebagai pembekalan karena regulasi yang terus berkembang.
“Ini juga pembekalan. Karena bisa jadi teman bagian menyusun keuangan dulu saat ini sudah pensiun, atau mutasi. Sehingga orang baru ini mendapatkan pembekalan tata cara menyusun keuangan,” urainya.
Selain itu kegiatan ini ditegaskan Yetty sebagai persiapan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah.(ira/nug)
