Sensus Ekonomi Rampung, BPS Mulai Sisir Kualitas Data
MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang mulai melakukan pengecekan dan penyisiran kualitas data hasil Sensus Ekonomi. Proses ini dilakukan untuk memastikan data yang dihimpun akurat sebelum menjadi dasar perencanaan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Kabupaten Malang, Erny Fatma Setyoharini, saat beraudiensi dengan Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., di Ruang Kerja Pringgitan Bupati Malang, Selasa (29/9).
Dalam audiensi tersebut, Erny menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Malang selama pelaksanaan Sensus Ekonomi. Menurutnya, sinergi lintas instansi turut mendukung kelancaran pendataan di lapangan.
“Sekarang kami mulai melihat kualitasnya. Kami juga masih melakukan penyisiran dan revisian, barangkali ada isian-isian yang masih perlu dikonfirmasi,” ujar Erny.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi melibatkan jumlah petugas yang cukup besar. Setelah tahapan pendataan selesai, BPS kini memastikan data yang terkumpul telah memenuhi kualitas yang dibutuhkan.
Sejumlah data yang masih memerlukan konfirmasi akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah. BPS pun berharap dukungan Pemkab Malang tetap diberikan selama proses penyempurnaan data berlangsung.
Pamit Pensiun
Audiensi tersebut sekaligus menjadi momentum silaturahmi dan pamitan Erny kepada Bupati Malang. Erny akan memasuki masa pensiun setelah menyelesaikan masa tugasnya di BPS Kabupaten Malang.
Ia juga mengapresiasi koordinasi Pemkab Malang dalam menghadapi dinamika pendataan, termasuk terkait persoalan desil. Menurutnya, koordinasi yang baik membuat pelaksanaan di Kabupaten Malang berlangsung kondusif.
“Karena sinergi pimpinannya sangat baik, di Kabupaten Malang tidak sampai ada demo. Pak Bupati dan jajaran sangat luar biasa,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Sanusi menegaskan Pemkab Malang siap terus mendukung tugas BPS, termasuk dalam proses validasi dan penyempurnaan data.
Menurutnya, sinergi dengan BPS penting untuk memastikan data statistik yang dihasilkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Data yang akurat menjadi salah satu kunci agar perencanaan dan kebijakan pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” tegasnya. (den/aim)
