BBM Non-Subsidi Naik, Waspada Potensi Inflasi
MALANGPOSCOMEDIA.COM – Pertamina resmi menaikkan tiga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, Sabtu (18/4). Harga Pertamina Dex dari sebelumnya Rp 14.500 per liter, melonjak sebesar Rp 9.400 sehingga menjadi Rp 23.900 per liter. Kemudian Dexlite juga melonjak menjadi Rp 23.600 per liter dan Pertamina Turbo naik menjadi Rp 19.400 per liter.
Peneliti FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jawa Timur, Dakelan menyebut, meski kenaikan ini terjadi pada BBM non-subsidi, ia mengingatkan pemerintah daerah supaya tetap waspada terhadap potensi terjadinya inflasi.
“Tentu yang perlu diwaspadai adalah lonjakan harga barang atau inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sekarang saja kan sudah mulai terasa, dengan harga plastik bisa berdampak luas, seperti ke kebutuhan pokok, UMKM. Nah kalau inflasi, ini yang perlu waspada berdampak pada rumah tangga rentan,” pesan Dakelan, kepada Malang Posco Media, Minggu (19/4).
Peneliti independen yang mengawasi penganggaran negara ini menyebut, kenaikan BBM memang harus ditempuh akibat dampak geopolitik global, perang di timur tengah. Akibat dinamika itu, pasokan dalam negeri berkurang, sementara cadangan BBM dalam negeri terus menipis.
Alhasil, mau tidak mau, pemerintah menaikkan harga BBM, untuk kali ini di BBM non-subsidi.
“Kalau BBM subsidi tidak, karena sangat berisiko tinggi dampaknya langsung ke kenaikan harga barang atau inflasi. Kalau BBM subsidi dinaikkan, itu pasti daya beli menurun. Sementara konsumsi masyarakat pada PDRB nasional kan menyumbang hampir sebesar 50 persen,” jelas dia.
Dengan kata lain, faktor eksternal ini memang cukup sulit dihadapi oleh pemerintah. Apabila perang tidak kunjung usai, maka dikhawatirkan dampak yang saat ini belum terasa, akan makin besar dan dirasakan oleh masyarakat. Daya tahan fiskal pemerintah pun makin berkurang.
“BBM Non subsidi ini kan tidak hanya untuk orang kaya. Tapi berdampak juga pada industri skala besar. Maka akan berdampak pada biaya produksi. Kalau biaya produksi naik, tentu pelaku usaha akan melakukan efisiensi. Sekarang saja kan kelihatan sudah mulai mengarah efisiensi tenaga kerja. Ya hanya saja sekarang tidak terlalu terasa, tapi nanti kalau perang tidak selesai, bisa makin merembet kenaikan harga barangnya,” tambah dia.
Kenaikan secara tiba tiba ini, diamini Dakelan memang cukup dilematis. Jika langsung dinaikkan, masyarakat akan kaget dan bisa saja muncul protes keras. Namun jika diberikan informasi sejak jauh hari, berpotensi terjadi ‘panic buying’.
Namun terlepas dari itu, dengan kenaikan BBM non subsidi ini Dakelan berharap adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah. Harus ada antisipasi menyikapi kenaikan BBM non subsidi ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ia berharap, momentum ini bisa digunakan untuk memperbaiki subsidi BBM supaya lebih tepat sasaran.
“Tata kelola migas harus diperbaiki. Subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai ada panic buying, karena bisa saja ada peralihan dari non-subsidi ke BBM subsidi dan itu berpotensi ke kelangkaan. Pemda juga harus ada skema insentif untuk membantu kelompok UMKM yang mungkin terdampak,” harap dia.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Ahad Rahedi memastikan untuk ketersediaan BBM di wilayahnya sampai saat ini tetap aman. Baik BBM subsidi maupun non-subsidi. Ahad menyebut, adanya kenaikan ini adalah kebijakan langsung yang diambil oleh pemerintah pusat.
“Penyesuaian harga mengacu ke formula penyusunan harga berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022,” tutupnya. (ian/jon)
