Pastikan Sopir Angkot Dilibatkan Terkait Operasional Transjatim Koriodor II
MALANG POSCO MEDIA – Rencana beroperasinya Transjatim Koridor II di Kota Malang memicu kekhawatiran di kalangan paguyuban angkutan kota (angkot). Sejumlah sopir angkot merasa belum mendapatkan dampak positif dari keberlangsungan Transjatim koridor pertama, bahkan pendapatan dirasakan menurun.
Merespon hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Widjaja Saleh Putra menegaskan, sejatinya para sopir angkot ini tidak memprotes rencana penambahan koridor Transjatim di Malang Raya. Namun, mereka sebenarnya menginginkan untuk segera dilibatkan menjadi transportasi feeder untuk Transjatim.
“Tidak ada protes kok sebenarnya. Waktu itu sebenarnya mereka pun hadir karena kami undang. Intinya mereka ingin segera terlibat, karena kan ada rencana angkot untuk pelajar, sekaligus menjadi feeder Transjatim,” terang Jaya, sapaan Widjaja Saleh Putra.
Oleh karena itu, untuk mengatasi gejolak yang ada dan tidak ada kesan negatif bahwa sopir menolak rencana Transjatim, Jaya siap melibatkan lebih aktif para sopir angkot ini tiap kali ada progres perkembangan Transjatim maupun rencana realisasi angkot pelajar.
“Sejak awal kami sudah libatkan, mereka sebenarnya pun sudah tahu. Nanti akan kami libatkan lebih banyak, kami sosialisasikan. Termasuk untuk rencana angkot pelajar, Juli ini nanti insya Allah sudah berjalan. Tinggal sedikit lagi kok mas,” tambah Jaya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, juga turut merespon dinamika yang ada di kalangan sopir angkot tersebut. Ia menegaskan perlunya koordinasi lintas sektoral agar program transportasi provinsi tersebut berjalan tanpa mematikan angkutan lokal.
Pihaknya pun memahami keresahan para sopir angkot yang khawatir rute Transjatim Koridor II akan bersinggungan langsung dan mematikan trayek eksisting. Menurutnya, respons penolakan tersebut merupakan hal wajar akibat komunikasi yang belum maksimal dan belum terealisasinya program pendukung yang dijanjikan.
“Kami menghormati sikap teman-teman paguyuban. Wajar jika mereka merespons isu ini, apalagi ada program yang dijanjikan pemerintah, yakni angkutan pelajar yang hingga kini belum juga terealisasi,” ujar Dito.
Dito pun mendesak Pemkot Malang untuk tidak lagi menunda realisasi program angkutan sekolah gratis tersebut untuk memulihkan kepercayaan para pengemudi angkot.
Sebagai langkah konkret untuk mencegah konflik berkepanjangan, Dito telah melakukan komunikasi proaktif dengan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur yang membidangi urusan perhubungan.
Ia mendorong digelarnya rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Dishub Kota Malang, serta perwakilan legislatif dari tingkat provinsi maupun kota.
“Kami ingin ada duduk bersama agar penanganan transportasi ini dilakukan secara holistik, tidak parsial. Kami ingin Trans Jatim berjalan, namun angkot tetap diberdayakan sebagai ‘supporting system’ atau feeder,” katanya.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang menunggu operator Transjatim terkait sosialisasi dengan angkutan terdampak rute Transjatim Koridor II. Hal ini dilakukan, agar tidak terjadi gejolak.
“Sebelumnya kami sudah sampaikan atau sosialisasi kepada pengemudi angkutan tergabung dalam paguyuban angkutan Kabupaten Malang. Tapi setelah ini, kami menunggu pihak operator,’’ kata Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dishub Kabupaten Malang, Tri Hermantoro.
Dinas Perhubungan memilih menunggu pihak operator yang melakukan sosialisasi, berdasarkan pengalaman pada launching Transjatim Koridor I Malang Raya tahun lalu. Yaitu operator yang mensosialisasikan secara langsung dengan para pengemudi angkutan.
“Kami waktu itu memfasilitasi. Begitu juga dengan koridor II ini, kami juga menunggu operator yang melakukan sosialisasi,’’ ucap Tri.
Yang pasti Tri menyebutkan bahwa jika Trans Jatim Koridor Terminal Hamid Rusdi – Terminal Talangagung yang akan diterapkan hanya berimbas pada satu trayek angkutan di Kabupaten Malang. Yaitu jurusan Kepanjen-Gondanglegi- Turen.
“Di trayek ini sesuai data kami ada 35 armada. Namun yang aktif beroperasi hanya tiga armada saja. Dan semuanya sudah tidak memiliki Kartu Pengawasan Trayek. Termasuk yang tiga itu Kartu Pengawasan Trayeknya juga mati,’’ tambahnya.
Sementara itu angkutan dengan trayek Gadang- Bantur, Gadang Tumpang, Gadang Dampit, menunggu dari Dinas Provinsi Jawa Timur.
“Ya kalau yang trayek itu, kewenangannya provinsi. Kami juga menunggu dari Dishub Perovinsi Jatim,’’ pungkasnya. (ian/ira/van)
