September DLH Kehabisan Anggaran BBM, Tembus Rp 1,3 Miliar Perbulan

ARMADA: Kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan anggaran untuk operasional armada pengelolaan sampah. MPM-m firman

MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Kenaikan harga BBM non-subsidi beberapa waktu lalu, berdampak secara langsung terhadap operasional pengelolaan lingkungan dan sampah di Kota Malang. Terutama terhadap kebutuhan anggaran untuk operasional pengelolaan sampah hingga kendaraan atau alat berat di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang.

Dengan adanya kenaikan harga BBM, otomatis kebutuhan anggaran untuk operasional tersebut juga melonjak. Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, Minggu (10/5). “Kenaikan BBM otomatis membuat kebutuhan anggaran meningkat signifikan. Terutama pengangkutan sampah, perawatan taman, dan alat berat di TPA (Supit Urang). Kalau sebelumnya pengeluaran BBM itu sekitar Rp 900 juta per bulan, sekarang naik menjadi sekitar Rp1,3 Miliar,” ungkap Raymond kepada Malang Posco Media. Disampaikan Raymond, di DLH saat ini setidaknya ada sekitar 50 kendaraan yang menggunakan BBM non-subsidi. Belum termasuk puluhan armada truk sampah yang digunakan tiap hari, meski menggunakan BBM subsidi. Selain itu, juga ada beberapa alat berat yang yang digunakan oleh DLH untuk mengolah sampah setiap harinya. “Kebutuhan BBM juga untuk operasional alat berat di TPA Supit Urang. Di TPA itu, ada enam alat berat. Itu saja kalau ditotal, bisa menghabiskan sekitar Rp 300 juta per bulan,” beber Raymond. Dengan kondisi tersebut, ia memperkirakan anggaran untuk BBM yang tersedia saat ini hanya akan mampu bertahan hingga September 2026 mendatang. Oleh karenanya, untuk menutup kekurangan hingga akhir tahun nanti, Raymond menyebut pihaknya sudah merancang untuk pengajuan anggaran kembali. “Kalau dihitung sampai Desember, kekurangannya itu sekitar Rp 6 Miliar. Jadi saat ini kami sudah merencanakan untuk pengajuan tambahan anggaran di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) nanti,” ujarnya. Dalam kondisi saat ini, DLH mengaku belum memiliki banyak opsi untuk menekan biaya operasional, mengingat seluruh aktivitas pengelolaan sampah bergantung pada kendaraan operasional. Semua aktivitas hampir seluruhnya menggunakan kendaraan roda empat dan enam. Selain mengajukan anggaran lagi saat PAK, pihaknya kini juga bekerjasama dengan pihak swasta untuk pengangkutan sampah. Sehingga diharapkan kedepannya pengangkutan sampah bisa terbantu dan teratasi dengan lebih baik. Meski ada tekanan anggaran seperti ini, Raymond tetap memastikan layanan kepada masyarakat saat ini tetap berjalan normal. “Tetap, tidak ada perubahan. Karena kebutuhan di lapangan, termasuk pengangkutan sampah dan perawatan taman ini cukup tinggi,” yakin Raymond. Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi menyampaikan, pihaknya di dewan akan menunggu penjelasan detail dari DLH pada saat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau PAK nanti. Meski demikian, ia menekankan agar DLH tetap melakukan efisiensi tanpa menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. ​”Kami mendorong adanya penghematan. Namun, jika berbagai upaya sudah dilakukan dan anggaran tetap kurang, tentu akan kami perjuangkan di PAK nanti agar pelayanan publik tidak terganggu,” tegas politisi Partai NasDem tersebut. ​Selain menanti pengajuan tambahan anggaran, ia memberikan catatan khusus agar DLH mulai memaksimalkan inovasi internal. Salah satu yang potensial adalah program pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar solar atau yang dikenal dengan sebutan Petrasol seperti yang telah disampaikan oleh DLH sendiri beberapa waktu lalu. ​Dito menilai, jika inovasi ini dijalankan secara masif, DLH bisa mencapai kemandirian energi untuk armada mereka sendiri. Saat ini, berdasarkan informasi yang ia terima, sudah ada dua hingga tiga Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kota Malang yang menerapkan teknologi tersebut. ​”Kualitas solar dari sampah plastik ini kabarnya bahkan katanya lebih bagus dari solar yang dijual di SPBU. Mengingat produksi sampah plastik kita sangat banyak, jika ini dimaksimalkan, tentu bisa menekan biaya operasional secara signifikan. Kami berharap DLH bisa swadaya dan fokus ke sana sebagai terobosan baru,” pungkasnya. (ian/jon)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *