Tindaklanjuti Aspirasi Sopir Angkot, Komunikasikan dengan Pemprov Jatim

Pemutihan Pajak Daerah 2026

MALANG POSCO MEDIA- Pemkot Malang menindaklanjuti aspirasi para sopir angkot yang menolak operasional Transjatim Koridor 2 saat  unjuk rasa, Senin (28/9) kemarin. Salah satu langkah yakni  memfasilitasi komunikasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur.

Pj Sekda Kota Malang Dandung Julhardjanto mengatakan, aspirasi para sopir angkot tidak dapat diselesaikan Pemkot Malang sendiri. Sebab, keberadaan dan operasional Transjatim juga berkaitan dengan kewenangan Pemprov Jatim.

“Untuk mengakomodir, menindaklanjuti aspirasi dari teman-teman sopir, tidak bisa hanya dari Pemerintah Kota. Karena ini terkait juga dengan Pemerintah Provinsi, khususnya dari Dinas Perhubungan,” kata Dandung, Selasa (29/9) kemarin.

Pemutihan Pajak Daerah 2026

Karena itu, Pemkot Malang berencana  menggelar  pertemuan bersama Disub Provinsi Jatim. Pertemuan tersebut nantinya diharapkan dapat memperjelas sejumlah hal yang menjadi tuntutan para sopir sekaligus mencari resolusi bersama.

Dandung menyebut, salah satu hal yang disoroti sopir angkot berkaitan dengan realisasi hasil pertemuan pada 27 Juli lalu.

“Ya kemarin tuntutannya salah satunya terkait dengan realisasi dari hasil pertemuan tanggal 27 Juli lalu. Kebetulan 27 Juli itu pertemuan antara teman-teman dengan Provinsi, Dinas Perhubungan,” ujarnya.

Namun, Dandung mengaku belum mengetahui secara pasti poin-poin hasil pertemuan tersebut yang hingga kini dipersoalkan para sopir. Karena itu, Pemkot Malang perlu bertemu langsung pihak Dishub Provinsi Jatim untuk memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut kesepakatan tersebut.

Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan waktu yang memungkinkan untuk pertemuan tersebut. Pihaknya masih melakukan komunikasi dengan Dishub Jatim  untuk menyesuaikan agenda kedua pihak. Meski demikian, pertemuan diupayakan dapat digelar dalam pekan ini.

“Masih dikomunikasikan dulu. Kami jadwalkan, kami coba rencanakan minggu ini. Kalau memang di sana juga bisa. Kami kan juga tidak tahu agenda dari Dishub Provinsi di sana, tapi kami upayakan untuk mengundang Dishub Provinsi itu di dalam minggu ini,” tandasnya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur hingga saat ini belum memberikan tanggapan maupun tindak lanjut atas adanya penolakan terhadap Transjatim koridor 2.  Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur belum merespon permintaan konfirmasi  Malang Posco Media hingga Selasa (29/9) tadi malam. (ian/van)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *