Ratusan Sopir Angkot Turun Jalan, Desak Selesaikan Komitmen TransJatim
MALANG POSCO MEDIA- Ratusan sopir angkot yang tergabung dalam Front Aliansi Sopir Angkutan Malang (ASAM) menolak rencana operasional bus TransJatim Koridor 2. Mereka unjuk rasa di Dishub Kota Malang, lalu mendatangi gedung dewan untuk berdialog yang ditemui langsung Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita bersama sejumlah wakil rakyat, Senin (28/9) kemarin.
Awalnya aksi unjuk rasa ratusan sopir angkot digelar di depan kantor Dishub Kota Malang. Sempat diwarnai aksi pemblokiran jalan. Massa memarkirkan puluhan armada angkot hingga memblokir sebagian Jalan Raden Intan yang mengarah ke Terminal Arjosari.
Akibatnya, arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat mengalami kemacetan panjang.
Merespon situasi tersebut, puluhan personel dari Polresta Malang Kota tiba di lokasi sekitar pukul 10.32 WIB untuk melakukan pengamanan dan tindakan persuasif.
Setelah dilakukan dialog serta persuasif petugas kepolisian, para sopir angkot akhirnya luluh dan bersedia memindahkan kendaraan mereka ke bahu jalan. Arus lalu lintas di Jalan Raden Intan pun kembali berangsur normal dan lancar.
Front ASAM menolak rencana pengoperasian Koridor 2 TransJatim sebelum seluruh permasalahan serta imbas dari operasional Koridor 1 diselesaikan secara tuntas oleh pihak pengelola dan pemerintah.
Ketua Front ASAM, Andre, menegaskan bahwa beroperasinya Koridor 1 TransJatim Malang Raya selama ini telah memengarui pendapatan sekitar 494 sopir angkot, baik yang beroperasi di wilayah Kota Malang maupun Kabupaten Malang.
Menurut Andre, pihaknya telah menempuh jalur diplomasi dan koordinasi sejak Juli lalu, termasuk melakukan audiensi dengan Dishub Kota Malang hingga diteruskan ke Dishub Provinsi Jawa Timur selaku instansi pengelola TransJatim.
“Dari audiensi tersebut sebenarnya sudah lahir notulensi dan kesepakatan bersama pada 29 Juli 2026 lalu,” papar Andre di sela aksi.
Namun, Andre menyayangkan sikap pemerintah yang dinilainya abai terhadap hasil kesepakatan tersebut. Hingga saat ini, komitmen yang disepakati bersama tidak kunjung direalisasikan di lapangan.
“Sampai detik ini kesepakatan itu tidak terealisasi. Oleh karena itu, kami bersama teman-teman sopir angkot menuntut keras keadilan dan pertanggungjawaban,” tegasnya.
Selain menuntut kepastian kesepakatan, Front ASAM juga menyoroti penambahan titik halte Koridor 1 yang dinilai melanggar komitmen awal. Keberadaan titik pemberhentian yang semakin rapat di jalur angkot dinilai kian menyudutkan mata pencaharian para sopir.
“Keberadaan halte di lapangan jauh dari kesepakatan awal. Titik halte justru semakin banyak dan ini sangat merugikan para sopir angkot yang menggantungkan hidup dari jalur tersebut,” terangnya.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Front ASAM menegaskan sikap membendung kehadiran Koridor 2 TransJatim sampai ada kejelasan dan penyelesaian menyeluruh terkait Koridor 1.
“Sikap kami jelas dan tegas, tetap menolak Koridor 2 TransJatim sebelum permasalahan di Koridor 1 diselesaikan sepenuhnya sesuai kesepakatan bersama,” kata Andre.
Di sisi lain, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang memastikan skema modernisasi transportasi publik TransJatim di wilayah Malang Raya tidak mengabaikan keberlangsungan hidup para sopir angkot. Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra menjelaskan, bahwa aspirasi serta lima poin tuntutan yang diusung para sopir angkot telah ditampung dan diteruskan ke Dishub Provinsi Jawa Timur selaku pengelola utama TransJatim.
“Tuntutan dari teman-teman angkot sudah kami sampaikan ke pihak provinsi sebagai bahan evaluasi bersama. Ini juga mencakup pembahasan skema kompensasi yang dalam regulasi dinamakan scraping,” ujar Widjaja.
Guna menjaga kesejahteraan para sopir di tengah gelombang modernisasi transportasi umum, Pemkot Malang juga terus mengoptimalkan program Angkutan Pelajar Gratis yang memberdayakan armada angkot lokal.
“Melalui program angkutan pelajar, teman-teman sopir angkot tetap memiliki pekerjaan pasti dan mendapatkan tambahan penghasilan yang sangat membantu. Nanti saat operasional TransJatim koridor 2 direalisasikan, pendekatan skema pemberdayaan serupa juga akan diterapkan,” terangnya.
Mengenai anggapan para demonstran bahwa operasional Koridor 1 TransJatim masih bermasalah dan merugikan, Widjaja meluruskan hal tersebut. Menurutnya, sejauh ini kehadiran Koridor 1 justru disambut hangat oleh masyarakat luas sebagai moda transportasi publik yang handal.
“Animo dan respon masyarakat sangat positif, tidak ada keluhan sama sekali terkait layanan TransJatim. Layanan ini amat sangat berfungsi. Dalam era pergeseran menuju transportasi publik massal, hal-hal seperti ini memang menjadi bagian dari dinamika pembangunan,” kata Widjaja.
Sementara itu pantauan Malang Posco Media, sekitar pukul 14.30 WIB, terlihat para sopir yang tergabung dalam Front ASAM ini, mulai memadati jalanan depan gedung dewan dan Balai Kota Malang.
Mereka berdialog dengan para wakil rakyat yang dihadiri Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS. (rex/van)
