Unjuk Rasa Belum Surut, Dewan Kawal Aspirasi Mahasiswa
MALANG POSCO MEDIA – Gelombang unjuk rasa protes kebijakan pemerintah pusat belum surut di Kota Malang. Rabu (17/6) kemarin ratusan mahasiswa kembali turun jalan. Mereka diterima DPRD Kota Malang. Dialog lalu salurkan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.
Elemen mahasiswa yang gelar unjuk rasa kemarin yakni Aliansi MBG (Malang Ber-Gerak). Salah satu poin krusial yang disuarakan mahasiswa adalah kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu sederet isu yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita Ss bersama para pimpinan dewan serta pimpinan fraksi menemui massa aksi yang tergabung dalam Aliansi MBG (Malang Ber-Gerak) yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang.
Saat menemui massa, wanita yang akrab disapa Mia itu pun sempat berdiskusi. Ia menegaskan komitmennya untuk meneruskan aspirasi dan sembilan tuntutan yang dibawa oleh para mahasiswa ke tingkat pusat.
“Kami akan teruskan dengan bersurat ke DPR RI, Badan Aspirasi Masyarakat. Kami sampaikan semua tuntutan dan memberikan surat pengantar untuk itu,” tegas Mia.
Para pimpinan dewan dan fraksi pun lalu menandatangani pernyataan yang dibuat oleh mahasiswa.
Menanggapi ketidakpuasan mahasiswa yang menilai dewan hanya sekadar menjadi penyalur aspirasi, Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, ada mekanisme tata negara yang harus dilalui. Terpenting menurutnya, DPR RI sejauh ini telah melakukan tindak lanjut, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap program-program pemerintah yang menjadi sorotan publik.
Ia menambahkan, evaluasi sejauh ini telah berjalan. DPRD Kota Malang terus menyuplai masukan data riil dari lapangan kepada DPR RI sebagai bahan rekonstruksi kebijakan.
Sebelumnya, ratusan massa dengan pakaian serba hitam menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Kota Malang. Mereka memadati area depan gedung dewan sejak siang hari, setelah long march dari Kayutangan dengan membawa berbagai atribut demonstrasi dan bendera aliansi.
Dalam aksi itu, massa menyuarakan sembilan tuntutan. Salah satu diantaranya menuntut evaluasi total terhadap sejumlah program yang membebani APBN. Yakni terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“MBG menjadi rumah tikus tikus di Indonesia. Kami meminta untuk BGN untuk mengevaluasi MBG. Sekarang kita mau percaya siapa lagi? polisi mengurus dapur MBG, tentara punya dapur MBG, anggota DPR pun punya dapur MBG. Maka hanya ada satu kata, lawan!,” teriak salah satu orator aksi.
Selain evaluasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, massa juga menyuarakan tuntutan untuk menurunkan harga bahan pokok serta BBM yang belakangan melambung tinggi. Massa juga mendesak untuk segera merevisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dapat diadili di peradilan umum. Termasuk, menolak revisi UU Polri yang berpotensi memperluas kewenangan kepolisian secara berlebihan. (ian/van)
